Perlindungan hukum bagi korban dan tindakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah dua hal yang sangat penting dalam menangani kasus kekerasan domestik. Menurut data yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia masih cukup tinggi. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi korban harus menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum.

Menurut Nur Rochayati, seorang aktivis hak-hak perempuan, perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga harus dilakukan secara menyeluruh. “Korban kekerasan dalam rumah tangga seringkali merasa takut atau malu untuk melaporkan kasus yang mereka alami. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk memberikan perlindungan yang cukup bagi korban,” ujarnya.

Tindakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga juga harus dilakukan dengan tegas. Menurut Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, seorang pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, “Pelaku kekerasan dalam rumah tangga harus ditindak secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada toleransi bagi pelaku kekerasan, baik itu fisik maupun psikis.”

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa “Pihak yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”

Dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga, kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan. Dengan adanya kerjasama yang baik, kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat ditangani secara efektif dan efisien.

Jadi, perlindungan hukum bagi korban dan tindakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga harus dilakukan secara serius dan komprehensif. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan keadilan bagi mereka. Semoga dengan upaya bersama, kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalisir dan korban mendapatkan perlindungan yang layak.